MULTIKULTURALISME PENDIDIKAN ISLAM

A.    Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat di lihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beraneka ragam dan luas. Sekarang ini, jumlah  pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 ribu pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Terdiri dari 300 duku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga mengenal agama dan kepercayaan yang beragam seerti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai aliran kepercayaan.

Keragaman ini di akui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan sekarang yang dihadapi bangsa. Korupsi, kolusi, nepotisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, sparatisme, peruskana lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain, adalah bentuk nyata sebagaian dari problem multikulturalisme itu. Contoh yang m\lebih konkrit dan selalu menjadi pengalaman pahit bagai bangsa ini, ialah terjadinya pembunuhan besar-besar terhadap masa yang ikut Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, kekerasan terhadap etnis Cina di Jakarta pada Mei 1998-2003. rangkaian konflik tidak hanya menrenggut korban yang sangat besar, akan tetapu juga menghancurkan ribuan harta benda penduduk, 400 gereja dan 30masjid. Perang etnis antara warga Dayak dan Madura yang terjadi sejak tahun 1931 hingga tahun 2000 telah menyebabkan kurang lebih 2.000 nyawa manusia melayang sia-sia.[1]

Pertentangan yang terjadi di negeri ini beberapa tahun terakhir itu mengajarkan betapa pentingnya pendidikan multikultural bagi masyarakat. Meskipun bangsa ini mengakui keragaman, namun dalam kenyataannya tidak. Sudah sejak lama sistem pendidikan kita terpenjara dalam pemenuhan target sebagai akibat dari kapitalisme yang telah menguasai negeri ini sehingga memunculkan apa yang disebut link and macth. Dengan demikian, pendidikan tidak lebih dari pabrik raksasa yang menghasilkan tenaga trampil, namun biaya murah. Pada masa orde baru, pendidikan merupakan bagian dari indoktrinasi untuk mendukung rezim yang sedang berkuasa. Waktu itu hampir tidak ada ruang untuk mengungkapkan identitas lokal dalam sistem pendidikan yang ada hanya kebudayaan nasional. Warna lokal dianggap sesuatu yang sekunder. Padahal lokalisme dalam pendidikan multikultural merupakan bagian yang paling penting.[2]

Wacana tentang pendidikan multkulturalisme ini dimaksud untuk merespon fenomena konflik etnis, sosial budaya yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat multikultural, wajah multikultural di negeri ini hingga kini ibarat api dalam sekam yang suatu saat bisa memunculkan akibat suhu politik, agama, sosial budaya yang memanas, yang memungkinkan konflik tersebut muncul kembali. [3]

Maka menjadi keharusan bagi kita bersama untuk memikirkan ulaya pemecahannya (solution). Termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di masyarakat, bahwa knflik itu bukan suatu hal yang baik untuk di budayakan. Dan selayaknya pula, pendidikan mampu memberikan tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan mendisain materi, motode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan akan pentingnya sikap saling toleran menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural sudah selayaknya pendidikan berperan sebagai media transformasi sosial, budaya dan multikultural. Dari latar belakang masalah tersebut selayaknya kita mengembangkan paradigma baru di dunia pendidikan, yakni paradigma pendidikan multikultural, paradigma pendidikan multikultural tersebut pada akhirnya bermuara pada terciptanya sikap siswa tau peserta didik yang mau memahami, menghormati, menghargai perbedaah budaya, etnis, agama, dan lainnya yang ada di masyarakat.[4]

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian yang terintegral dari pendidikan nasional. Penataan dan pengaturan atas pendidikan Islam merupakan hal yang inheren dengan pendidikan nasional, yang artinya ketika ada wacana baru yang menyangkut kebijakan pendidikan nasional secara tidak langsung akan berimplikasi pada pendidikan Islam. Sebagai mana yang telah di singgung atas upaya membangun pandangan multikultural dimasyarakat dengan melibatkan secara aktif kalangan pendidikan sebagai ihtiar awal dalam merajut kebersamaan ditengah pluralitas agama, budaya  yang menjad PR besar semua elemen bangsa. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya konflik keagamaan masyarakat yang masih eksklusif. Pemahamankeberagamaan ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena peahaman keberagamaan ini akan membentuk pribasi yang anti pati terhadap pemeluk agama lainnya.

Untuk mencegah keragaman keberagamaan masyarakat yag eksklusif ini tidak dapat terus berkembang, maka perlu di ambil beberapa langkah prefentif. Langkah yangperlu diperhatikan dan dilakukan adalah membangun pemahaman gerakan keberagamaan dan dilakukan adalah mengubah pemahaman gerakan keberagamaan yang lebih inklusif, pluralis, multikultural, humanis, dialogis persuasif, kontekstual, substansif, dan aktif sosial, sangat perlu untuk dikembangkan melalui pendidikan, media masa dan interaksi sosial .

Nasionalisasi multikulturalisme meskipun sapai hari ini masih dirasakan sulit oleh beberapa kalangan akan tetapi bukan suatu yang mustahil untuk kita lakukan. Urugensi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam sangatlah ekplisit. Bagaimana hal-hal yang menyangkut sistem pendidikan dapat secara gradual untuk di perbaharui, baik dari sisi materi, metode, kurikulum dan hal-hal lain yang mengitarinya meskipun itu sulit dilakukan.

Islam pada dasarnya memliki pandangan humanisme yang mendasar sebagai sistem nilai (value sistem) dalam membangun relasi social, dan memiliki kerangka acuan yang jelas dalam membangun pranata social kehidupan dimana keadilan dan kemerdekaan serta perdamaian menjadi ruh dan semangat di setiap simpul peradaban yang mensejarah yang mengalir dalam realitas kehidupan yang senantiasa berubah. Menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatal lil alamin), bukan lah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan, akan tetapi bukan hal yang mustahil untuk diupayakan. Layaknya agama-agama samawi lainnya Islam memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Sejarah yang mengalir melewati lorong-lorong waktu telah membentuk karekter agama-agama. Karena agama tidak hadir pada ruang h ampa, akan tetapi mengakar dengan tradisi dan tata nilai bidaya dimana duatu agama diturunkan, merupakan konstruksi nilai Ilahiah dan Insaniah, Ifrodiah dan Ijtimaiah yang dijadikan landasan inspirasional sekaligus dalam membangun tata kehidupan social.

Dari penggambaran sejenak kiranya cukup beralasan bagi mana nantinya diharapkan konflik agama dapat diminimalisir bahkan tereliminir, dengan melakukan injeksi pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kebersamaan dalam keanekaragaman, yakni melalui studi agama dengan pendekatan cultural, terkhusus dalam pendidikan Islam bagaimana memberi redefinisi yang mendasar tentang Islam yang lebih menghargai perbedaan etnis, keyakinan, ras dan budaya yang akan ditanamkan melalui pengajaran , pelatihan dalam pendidkan Islam..

Rumusan Permasalahan

Sehubungan dengan judul yang di kemukakan di atas, maka menjadi pokok permasalahan dan yang harus penulis kaji lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1.      Bagaimanakan arkeologi konsep multikulturalisme dan sejarah singkatnya?

2.      Bagaimanakah pandangan multikulturalisme pendidikan Islam?

3.       

Arkeologi Konsep Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan[5]. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), isme (aliran atau paham)[6]. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan yang unik.

            Pengertian para ahli tentang kebudayaan harus dipersamakan atau setidak-tidaknya, tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh lainnya. Karena multikulturalisme adalah ideology dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia[7]

            Sejarah etimologi belum berumur lama. Menurut Longer Oxford Dictionary, sebuah istilah yang baru banyak digunakan orang pada tahun 1950-an di Kanada. Kamus tersebut mensitir kalimat dari surat kabar kanada, Montreal Times, yang mengambarkan masyarakat”Multi-kultural dan Multi-Lingual”. Istilah multikulturalisme sendiri pertama kali digunakan dalam laporan Pemerintah Kanada yang dipublikasikan pada tahun 1965 bertajuk”Preminary Report Of The Royal Commision Of Bilingualism and Biculturalism”

Sebagai sebuah terminology baru “Multikulturalisme” masih belum banyak dipahami orang. Saya membagi pemahaman mengenai multikulturalisme menjadi beberapa tingkatan. Pertama, pemahaman popular. Orang kebanyakan memahami fenomena multikulturalisme semakin mudah diketemukannya restoran Cina, Hoka-Hoka Bento, Salero Bagindo, Mc Donald, Jet Kun Do, Shaolin, Kursus Yoga sampai Boutique Versace disatu wilayah yang sebelumnya relative homogen.

Kedua, pemahaman politis. Kalangan politisi memahami multikulturalisme semakin majemuknya masyarakat secara cultural yang menimbulkan berbagai persoalan social yang menuntut kebijakan- kebijakan tertentu (pengetatan imigrasi, pendataan, sampai program asimilasi). Ketiga, pemahaman akademis. Pemahaman akademis multikulturalisme mendasarkan diri pada perkembangan filsafat postmodernisme dan culture studies, yang menekankan prinsip paralogisme diatas monologisme, kemajemukan diatas kesatuan. Isu- isu multikulturalisme yang menjadi perbincangan akademis antara lain; konsep kebudayaan, relasi budaya dan politik, hak minoritas, kritik liberalisme, toleransi dan solidaritas, dan lain sebagainya.

Pendekatan akademis terhadap multikulturalisme dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama mereka yang memandang multikulturalisme sebagai isu politik identitas budaya pinggiran terhadap yang dominan yang selama ini menguasainya sebagai wacana. Apa yang mereka maksud dengan budaya saat membincangkannya adalah budaya pinggiran (Sub Culture), seperti kelompok Punk, kelompok lesbian, gay, kulit berwarna dan lain sebagainya. Kedua mereka yang memandang isu multikulturalisme sebagai persoalan kemajemukan kumunitas budaya mereka artikan sama dengan bangsa (nation)  (Kymlivka, 1995:11) yaitu intergenerasi yang berbagai bahasa, sejarah, dan adat- istiadat yang sama. Pendekatan kedua ini mempersoalkan isu hak budaya minoritas dan konsep Negara bangsa.[8]

Wacana multikulturalisme dikalangan akademisi berkembang setelah oposisi biner identitas atau perbedaan dedekonstruksi. Dekonstuksi yang disambut hanyat oelh para pakar multikulturalisme dan psikoalis seperti Edward Said, Gyantri Spivak, Homi Babha dan lain sebagainya. Mereka menyimpulkan bahwa identitas “Barat” yang mengedepankan rasionalitas, linier dan sekuler tidak lebih dari sekedar teks. Teks yang dirajut dengan benang kekuasaan atas wacana tentang “Timur” yang irasional, sirkular dan spiritual. “Timur” tak pernah dibiarkan mendefinisikan dirinya secara unik tanpa harus mengacu pada kerangka acuan barat.

Wacana multikulturalisme dikalangan para akademisi juga berkembang sebagai reaksi atas kegagalan proyek Negara-bangsa (Bennet 1998:138). Sebuah proyek ingin mewujudkan Negara terikat tidak saja secara yuridis tetapi juga secara cultural. Proyek Negara bangsa dinilai mengabaikan hak masing- masing budaya yang ada untuk mengaktualisasikan dirinya secara sepenuhnya. Postmodernisme radikal, misalnya, menolak nasionalisme yang berporos pada homogenesasi, identitas dan esensi. Postmodernisme radikal mengajukan konsep pluralisme radikal menekankan liberalisasi perbedaan, dimana setiap komunitas budaya berhak mendefinisikan dirinya sendiri tanpa harus berpaling atau mengacu patokan universal.[9]

Masih dalam kerangka multikulturalisme, postmodernis radikal atau biasa disebut postmodern libertarian memodifikasi paham modernisme klasik. Liberalisme klasik adalah paham yang menekankan perlunya pembatasan legal pada kekuasaan Negara dalam mengurus masyarakat untuk melindungi apa yang disebut John Stuart Mill sebagai kebebasan negative individu atau kebebasan untuk mengeksekusi apa yang disebut sebagai hak-hak ilmiah, ulienable atau yang lebih dikenal dengan sebutan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk mengeluarkan pendapat menurut suara hati berserikat beribadah dan lain sebagainya. Postmodern libertian menolak konsep HAM yang menekankan konsep universalisme dalam paham liberalisme klasik karena mengingkari perbedaan. Individu harus dianggap sejauh memiliki kesempatan yang sama dalam mengekspresikan perbedaannya.

Ini diperkuat lagi oleh tesis Terry Eagleton tentang universalisme (sarup 1996: 63). Universalisme menurut Terry, bukan hak dan kewajiban abstrak sebagai lawan dari partikularitas ras, etnis, agama dan gender melainkan pengakuan bahwa setiap perbedaan individu dapat teraksenturasikan secara sempurna.

Negara dalam konteks multikulturalisme sendiri harus sejalan dengan prinsip pruralisme. Negara yang menghargai kemajemukan budaya menurut postmodern libertian adalah Negara yang tidak lagi merumuskan kerangka ideal ideology maupun cultural bagi komunitas- komunitas budaya untuk menyesuaikan diri. Proyek Negara bangsa dianggap sebagai represi terhadap potensi berbagai komunitas budaya untuk merealisasikan dirinya secara unik. Konsep negara multikultural adalah Negara menjaga jarak terhadap persoalan kultur dan menjamin tiap komunitas budaya untuk mengurus urusan kulturalnya sendiri.[10]

PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES PEMBUDAYAAN

Manusia bukan hanya berada di dunia tetapi dia megada. Mengada atau mereksistensi ialah proses menjadi manusia (human being). Manusia itu bukan semata-mata hidup sebagai adanya manusia (human being) yang mempunyai sifat-sifat khusus kemanusiaan, tetapi manusia berkewajiban menwujudkan kemanusiaan itu (human being).

Menjadi manusia tidak menjadi dalam ruang kosong, tetapi dalam lingkungan sesama manusia atau ruang kemannusiaan. Ruang kemanusiaan itu tidak lain adalah kebudayaan manusia yang terbentang dalam ruang dan waktu tidak ada masyarakat (community) tanpa budaya. Oleh sebab itu, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan eksistensial. Dan tidak adak kebudayaan yang setatis tetapi yang terus menerus dalam proses perubahan. Oleh karena itu, proses pendidikan juga merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pendidikan tidak dapat direduksir hanya sebagai proses yang  terjadi dalam lembaga sekolah, tetapi sekolah sebagai lembaga social merupakan bagian dari proses pendidikan yang lebih luas sebagai proses pembudayaan. Dengan demikian, proses pendidikan hanya dapat diketahui apabila kita menempatkannya dalam lingkungan kebudayaan suatu mesyarakat. Dengan kata lain, kita  perlu mempunyai suatu gambaran bagi mana proses pendidikan sebagai suatu bagian dari proses pembudayaan tersebut. Inilah yang dimakdus dengan perspektif study cultural mengenai pendidikan.[11] Mannusia Indonesia yang di idealisasikan menjadi titik puncak capaian tujuan hidup nasional sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati masih terus menjdi dambaan kita, ketika sosok yang selanjutnya belum lagi di temukan pada saat arus globalisasi dan arus pasar bebas terus menerpa secara keras. Disinal kita harus menerima secara taat asa bahwa pendidikan dan peltihan dengan berbagai jenis, jenjengm, sifat, dan bentuknya sebagai sebuah proses yang tidak pernah akan selesai. Tatkala warga yagn bermukim di berbagai Negara secara percaya diri dan meyakinkan menyatakan berkompetisi dan bermitra pada percaturan globalisasi itu, semisal melalui kemitraan sekaligus persaingan dipasar bebas atau migrasi pekerja kita harus berkuat untuk mencari jalan keluar multicrisis baik di bidang ekonomi, politik, social dan menusiaan, keadilan, maupun penegakan hukum.  Bahkan ketika peradaban masyarakat menunjukkan tanda makin megapolis, sebagian besar dari kita masih jauh dari tatanan sehat, nama, nyaman dan berkeadilan yang menjadi cirri keberhasilan proses pendidikan dan kemanusiaan. [12]

Secara nasional pendidikan harus mempunyai arti positif bagi bangsa. Arti positif pendidikan adalah harapan besama bangsa Indonesia, bahkan merupakan kesepakatan hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang resmi terutama dalam lembaga Negara Rapublik Indonesia No. 78 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Dengan kedudukan seperti itu, maka pelaksanaan pendidikan nasional harus memiliki disi dan misi yang jelas dan tegas. Visi dan misi bertumpu pada kenyataan, bahwa, pertama, perjalanan kehidupan bangsa di Negara Indonesia tengah dirundung konflik yang cukup tajam, bahkan bisa mencapai eskalasi demikian tinggi. Sehingga menimbulkan perpecahan dan sekaligus mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Dengan mempertimbangkan kondisi seperti in maka fisi dan misi integrasi nasional menjadi prioritas pendidikan nasional. Dalam arti bahwa pendidikan nasional harus sanggup menjadi wahana dan sarana untuk merekatkan kembali hubungan individu, masyarakat, dan bangsa demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan, yakni integrasi nasional diseluruh tanah air Indonesia.

Kedua, dalam suasana diliputi konflik, maka tindak kekerasan dalam berbagai lapangan kehidupan bisa mencapai besaran dan kedalaman yang membahayakan ketenraman, kedamaian, dan kesejahteraan segenap lapisan bangsa. Sehingga tergambar martabat kemanusiaan bangsa ini demikian merosot. Pendidikan nasional dalam konteks demikian mengemban visi dan misi memulihkan dan meningkatkan mertabat bangsa diseluruh wilayah tanah air, pada segenap lapisan masyarakat.

Ketiga, krisis bangsa Indonesia yang merambah hamper keseluruh sector kehidupan pada akhirnya dan pada dasarnya menggambarkan kemerosotan spiritualitas dan moralitas luhur bangsa. Pencapaian kemajuan-kemajuan daya kemampuan dan kecerdasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diusahakan melalui pembangunan seakan terbenam dalam kerendahan budi. Untuk mengatasi persoalan ini maka keunggulan akhlak keagamaan dan budi pekerti merupakan visi dan misi pendidikan nasional. [13]

Pandangan filosofis klasik yang menjadi wacana publik para akhli pendidikan adalah pendidikan sebagai salah satu system social merupakan koridor yang sangat penting untuk data mengarahkan dan membentuk keberadaban manusia kearah peradaban yang eksistensial karena pendidikan merupakan proses humanisasi atau pemanusiaan manusia.[14] Apabila kita simak masalah pendidikan Islam dalam rangka reformasi pendidikan nasional maka perlu kita lihat makna pendidikan Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mencari paradigma baru pendidikan Islam perlu mengetahui eksistendi pendidikan Islam si dalam sejarah kehidupan berbangsa kita pada masa lalu, dan masa yang akan datang.[15] Pemaknaan pendidikan Islam atau PAI seringkali diarahkan untuk menekankan aspek normative dalam pelajaran dalam agama Islam, lebih dari itu, bila berkenaan dengan aspek aktifitas dan institusi umumnya dipakai kata “Pendidikan Islam”. Namun yang terkhir ini didevinisikan berfariasi antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, karena penekanan makna dan redaksinya berbeda-beda.

Dalam kaitannya tidak dibahas mengapa dan bagaiman definisi pendidikan tersebut berbeda-beda, melaikan hendak dicari dari dimensi utama yang terkandung dibalik pemaknaan tersebut. Ungkapan pendidikan Islam disini untuk menyebutkan sedikitnya tiga dimensi. Pertama, dimensi kegiatan. Artinya pendidikan itu diselenggarakan sebagai upaya internasionalisasi nilai-nilai Islam konsekwensi dari pemaknaan ini ialah bahwa pendidikan Islam itu tidak terbatas pada institusi formal. Kedua, dimensi kelembagaan. Disini pendidikan dimaknai sebagai tempat atau lembaga yang melaksanakan proses pendidikan Islam, dengan mendasarkan pada programnya atas pandangan sarat nilai-nilai Islam. Tercakup dalam kategori ini adalah lembaga pendidikan Islam bentukan ormas Islam Belanda hingga masa kini. Ketiga, dimensi pemikiran maksudnya pendidikan Islam diartikan sebagai pradigma teoritik yang disampaikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dimensi ini bersifat ijtihadi, interpretative dan konseptual, mengingat pemikiran tersebut dengan tokohnya.[16]

Konflik dan kekerasan yang masih sering muncul di berbagai wilayah negeri seribu etnis ini akibat belum timbulnya pribadi pintar, kreatif dan berbudi luhur.[17] Orang yang cerdas selalu bisa menggunakan nalarnya secara benar dan objektif. Orang kreatif mempunyai banyak pilihan dalam memenuhi kepentingan hidupnya. Orang arif dan luhur budi bisa menentukan pilihan tepat dan menolak cara-cara kekerasan. Kecerdasan dan kearifan bersumber dari daya kritis dan kesadaran atas nilai diri dan social, sehingga tumbuh pada keepedulian sesame.

Cita-cita social Islam dimulai dengan perjuangan menumbuh seburkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri pemeluknya, ia dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara sesame anggota masyarakat yang salah sarunya adalah kesejahteraan lahiriyah.

Pendidikan selalu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan manusia. Di dalam pembangunan nilai-nilai ini, tersirat pengertian manfaat yang ingin dicapai oleh manusia di dalam hidupnya. Sehingga apa yang ingin dikembangkan merupakan apa yang dapat dimanfaatkan dari arah pengmbangan. Kendatipun demikian pendidikan  tidak bisa lepas dari efek-efek yang memperngaruhi keberadaannya, terutama bagi masyarakat sekitarnya yang punya hubungan saling ketergantungan.[18]

Peyekolahan hanya salah satu dari upaya bentuk pendidikan, dan apa yang terselenggara melalui peyekolahan tidak dapat dianggap sepenuhnya seteril terhadap berbagai sumber pengaruh dari luar sekolah. Pembiasaan dan peneladanan pun sangar besar pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Sejak masa persekolahan sudah terjadi berbagai macam upaya pembiasaan yang akhirnya memantapkan pola perilaku pada anak pada berbagai situasi dan interaksi. Banyak sekali perilaku anak pada tahap itu dihasilakan oleh pembiasaan, baik yang dintuk oleh orang tuannya, oleh orang lain dalam lingkungannya. [19]

Apa yang disaksiakan anak-anak di daerah sengketa berlarut dengan kekerasan, berbekas kuat sebagai perilaku dan sikap mereka. Kekerasan pun cenderung mengemuka melalui perilaku dan sikap pada anak-anak di daerah itu. Bahkan permainan dan mainan juga cenderung bermatra kekerasan. Begitu juga berbagai adegan kekerasan yang mereka gambar.

Hal ini menunjukan betapa kuatnya dampat peragaan perilaku yang menerpa anak dalam proses social learning. Dampak ini tampak jelas melalui kecenderungan anak yang bersangkutan untuk memggulkan nilai-nilai yang mendukung kemungkinan untuk menang dalam situasi bersengketa.

Perlu dicatat, pembelajaran social terjadi bukan saja dengan dampat didiknya yang negative, tetapi juga dalam artinya yang positif. Melaui pembelajaran social, kita juga menemukan model yang berperan sebagai sosok untuk identifikasi diri. Sadar tidak sadar, tidak sedikit pengaruh tokoh yang kita jadikan citra identifikasi diri. Amat membekas pengaruhnya pada pembentukan kepribadian kita.[20]

MULTIKULTURALISME PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan masih diyakini sebagai wahana transformasi social. Kepercayaan yang demikian berlanjut pada upaya pemharuan dalam ruang lingup pendidikanmebangun wawasan multikultural bukanlah hal yang mudah, terlebih dikalangan pemeluk agama yang boleh dikatakan masih terlalu sempit dan menyesakan dada dalam keagamaan mereka. Untuk itu upaya menanamkan kesadaran multikulturalis harus dimulai sejak dini mungkin.

Memberikan pandanagn yang lebih mengarah pada sikap toleransi, ramah terhadap perbedaan melaui institusi pendidikan sangatlah efektif. Tentunya langkah ini meuat berbagai macam tindakan yang berimplikasi pada berbagai macam orientasi dalam lingkup pendidikan. Dan dalam hal ini juga perlu didukung kesadaran para tenaga didik untuk lebih kreatif dan jangan sampai terjebak pada pola penyampaian materi keagamaan yang cenderung mengarah pada kesadaran negative-distruktif dan violence.

Ada beberapa orientasi dalam rangka membagun wawasan multikulturalisme dalam lingkup pensdidikan berbasis keagamaan.  Pertama adalah orientasi muatan, dalam hal ini pada hekekatnya adalah menerjemahkan pandangan dunia pluralistic dan multikulturalistik kedalam praktik dan teori pendidikan. Kedua, pendekatan kontributif. Adalah pendidikan paling sedikit keterlibatannya dalam revolusi pendidikan, terutama pendidikan multikultural. Pendelatan ini dilakukan dengan cara menyeleksi teks-teks wajib atau anjuran dengan aktifitas tertentu seperti hari libur.

Ketiga, Pendekatan aditif,  dalam program berorientasi muatan ini mengambil bentuk penambahan muatan-miuatan, konsep-konsep, tema-tema dan perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya.

Keempat, pendekatan transformative, yang secara actual perupaya merubah struktur kurikulum dalam mendorong siswa-siswa untuk melihat dan meninjau kembali konsep-konsep,tema-tema dan problem-problem lama, kemudian memperbaharui pemahaman dari berbagai perspektif dari sudut pandang etnik. Dengan demikian cukup memberikan ruang kreatifitas bagi peserta didik untuk beragumentasi berdasarkan pandangan suku budaya dan tata nilai yang berbeda sehingga menjadi proses latihan untuk menjadi berbeda dan merasa nyaman.

Kelima, pendekatan aksi social. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada sisi pemahaman siswa terhadap isu-isu, tema-tema tetapi siswa mampu secara professional dilatih untuk memecahkan masalah dengan kemampuan yang dimilikinya.

Orientasi siswa, siswa mejadi orientasi terpenting, karena pada hakekatnya siswa merupakan subyek sekaligus obyek pendidikan. Seorang siswa akan mendengar, mengamati dan mempelajari apa yang di dengar, di lihat dan diperagakan orang dewasa. Termasuk apa yang diperagakan seorang guru, akan membawa pada pengendapan sikap melalui pembiasaan dan latihan. Disini siswa sudah mulai dikenalkan kepada keragaman dalam lingkungan sekolah, termasuk keragaman aliran keagamaan ataupun sekte dalam agama.

Sebagai langkah awal adalah bagaimana seorang pendidik  mengevaluasi awal menyangkut pemahaman dan pengetahuan pruralitas keyakinan, aliran, latar belakang social, ras dan budaya, sehingga memudahkan bagi seorang pengajar untuk lebih bisa memperlakukan dan mengamati secara jelas perilaku masing- masing siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Para siswa juga dilatih untuk dapat bisa hidup berdampingan dengan nyaman bersama teman yang berbeda. Dengan melalui pembuatan kelompok belajar yang berbeda latar belakang, ras, agama, budaya, dan social. Jika dalam proses penyampaian materi pelajaran dalam pembelajaran mencerminkan suatu praktik-praktik keagamaan.

Muatan social, adalah tidak hanya kemudian selesai dalam ranah pendidikan dalam pengertian institusi pendidikan semata, penguasaan atas pemahaman multikulturalisme dan terbatas pada penguatan kemampuan vakademik  dengan penguasaan wacana dan pengetahuan tersebut. Tetapi membangun wawasan multikultural mampu berdampak dan memberi pengaruh pada perilaku toleransi atas perbedaan cultural, ras, agama dan berbagai macam ragam perbedaan yang akan terjadi dalam setiap perjumpaan social yang tidak hanya terbatas pada lingkungan pendidikan dalam arti sempit, tetapi dalam pengertian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada lingkungan pendidikan dalam arti institusi pendidikan baik formal atau non formal. Selain itu juga perlu dibangun kesadaran untuk mendialokan perbedaan lewat forum- forum bebas dengan penuh kearifan menuju perdamaian dan kedamaian.

Dengan usaha diatas, membangun kesadaran yang multikulturalis tidak hanya berhenti pada sebatas toleransi, memandang perbedaan itu sebagai suatu sikap toleransi tetapi juga adanya sikap yang lebih apresiatif terhadap upaya memajukan dan mengembangkan budaya lainnya.

                       

---

[1] M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, Cross cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan, Yogyakarta, Pilar Media Hal 3-4

[2] Chairil Machfudz, Pendidikan  Multikultural, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006. Hal xi-xii

[3] Ibid Hal 4

[4] Ibid hal 5

[5] Lihat dalam makalah Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Multikultural” , dalam symposium internasional bali ke-3, jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar, Bali, 116-21 Juli 2002

[6] Lebih jelas lihat dalam http://www.grasindo.co.id/ Detail, asp? ID-50104457 atau pada H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme, Tantangan Global Masa Depan (Jakarta: Grasindo, 2004)

[7] Supardi Suarloan Ibid hal 10

[8] Aryo Danusiri dan Wasmi Alhasiri, Pendidikan Memang Multikultural, Beberapa Gagasan, SET, Jakarta 2002, Cet I, hal. 2

[9] Ibid hal 4

[10] Ibid hal 5

[11] H.AR. Tilaar, Pendidikan Dan Perubahan Sosial, Pengantar Pedagigik Transformatif untuk Indonesia, 2004. Hal 24

[12] Sutarman Danim, Agenda Perubahan System Pendidikan, Pustaka Pelajar Jakarta, 2003.Hal.1

[13] A. Malik Fadjar, Holistika pemikiran pendidikan, PT. Raja Gravindo Persada,2005 hal 161-162

[14] maksum. A, Transformasi Pendidikan Islam, Desertasi uin Jakarta, 1998.hal 13

[15] H.A.R. Tlaar, Membenahi Pendidikan Islam, Rineka Cipta, Jakarta 2002.hal 27

[16] Abdurahman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Pra Kemerdekaan ke Reformasi, Kurnia Kalam, Jakarta 2002, hal 104-105

[17] Munir Mulkan, Humanisme Pendidikan Islam, Jurnal Taswirul afkar, Edisi No.23. tahun 2001. hal 17

[18] Hisbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, hal.103

[19] Fuad Hasan, Pendidikan Manusia Indonesia, Yayasan Toyota dan Astra Bekerjasama dengan Penerbit Kompas, Jakarta 2006. hal. 53

[20] Aryo Danusiri dan Wasmi Alhasiri, Pendidikan Memang Multikultural, Beberapa Gagasan, SET, Jakarta 2002, Cet I, hal. 2-5