MUJARA’AH ATAU MUKHABARAH DAN MUSYAQAH

Mata Kuliah Fiqih Muamalah

BAB I

PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Mukhabarah dan muzara’ah adalah paroan sawah atau ladang yang benihnya bisa dari pemilik tanah dan penggarap.

Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tapi tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak memiliki kebun tapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peranturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik.

Dalam musaqah, muzara’ah dan mukhabarah, sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.

Dan perjanjian paroan atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dari permasalahan seperti ini, penulis bermaksud dalam makalah ini, untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan itu, supaya tidak terjadi kesalah fahaman antara pemilik dengan penggarap

2.      RUMUSAN MASALAH

A.    Apa arti dari mujara’ah atau mukhabaroh dan musyaqah?

B.     Apa saja rukun dan syarat dari mujara’ah atau mukhabaroh dan musyaqah?

C.     Bagaimana hukum antara mujara’ah atau mukhabaroh dan musyaqah?

D.    Kapan akhir penghabisan mujara’ah atau mukhabaroh dan musyaqah?

E.     Bagaimana perbedaan antara mujara’ah atau mukhabaroh dan musyaqah?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN MUJARA’AH ATAU MUKHABAROH DAN MUSYAQAH

1.      Pengertian mujara’ah atau mukhabarah

Secara terminology syara’ para ulama berbeda pendapat antara lain :

a.       Ulama malikiyah.[1]

Perkongsian adalah bercocok tanam.

b.      Ulama hanabilah.[2]

Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya.

c.       Ulama syafi’iyah.[3]

Mukhabarah adalah mengolah tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara’ah sama seperti mukhobarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Jadi mujara’ah dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak membayar tanah. Dengan demikian, di bolehkan sebagaimana dalam mudhorobah.

2.      Pengertian musyaqah

Menurut etimologi, musyaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah muamalah akan tetapi istilah yang lebih dikenal adalah musyaqah. Adapun menurut terminology islam antara lain[4] :

a.       Musyaqah adalah suatu aqad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.

b.      Musyaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya.

c.       Menurut ulama syafi’ayah : mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua.

B.     RUKUN DAN SYARAT DARI MUJARA’AH ATAU MUKHABAROH DAN MUSYAQAH

1.      Rukun dan syarat mujara’ah dan mukhabaroh.

a.       Rukun mujara’ah atau mukhabaroh dan sifat akadnya.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun mujara’ah adalah ijab dan qabul yang menunjukan keridhaan diantara keduanya.

Ulama hanabilah berpendapat bahwa mujara’ah atau mukhabarah dan musyaqah tidak memerlukan qabul secara lafad, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.

Tentang sifat mujara’ah, menurut ulama hanafiyah, merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama malikiyah, diharuskan menaburkan benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau denga menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk mujara’ah dan harus menggunakan sighat.

Ulama hanafiah berpendapat bahwa mujara’ah dan musyaqah adalah dua aqad yang tidak lazim. Sehingga setiap yang melangsungkan aqad dapat membatalkan keduanya. Aqadpun dapat dianggap batal jika seorang aqid meninggal dunia.

b.      Syarat mujara’ah atau mukhobaroh.

1)      Menurut abu yusuf dan Muhammad.

Mujara’ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan aqad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat aqad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

a)      Syarat aqid (orang yang melangsungkan aqad).

      Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.

      Imam abu hanafiyahmensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama hanafiyah, tetapi ulama hanafiyah tidak mensyaratkannya.

b)      Syarat tanaman.

Diantara para para ulama terjadi perbedaan pendapat tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

c)      Syarat dengan garapan.

      Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.

      Jelas.

      Ada penyerahan tanah.

d)     Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan.

      Jelas ketika aqad.

      Diharuskan atas kerjasama dua orang yang aqad.

      Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah,dll.

      Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan aqad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu orang yang melangsungkan aqad hanya mendapatkan sekedar mengganti biji.

e)      Tujuan aqad.

Aqad dalam mujara’ah harus didasarkan pada tujuan syara’ yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

f)       Syarat alat bercocok tanam.

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas aqad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan aqad, mujara’ah dipandang rusak.

g)      Syarat mujara’ah

Dalam mujara’ah diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, mujara’ah dipandang tidak sah.

2)      Ulama malikiyah.[5]

Syarat-syarat mujara’ah menurut ulama malikiyah :

      Kedua orang yang melangsungkan aqad harus menyerahkan benih.

      Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.

      Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan aqad.

3)      Ulama safi’iyah.[6]

Tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam mujara’ah yang mengikuti atau berkaitan dengan musyaqah. Mereka berpendapat bahwa mujara’ah ada;ah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

4)      Ulama hanabilah.

Tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang aqad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya :

      Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa imam ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.

      Kedua orang melaksanakan aqad harus menjelaskan bagian masing-masing.

      Mengetahui dengan jelas jenis benih.

2.      Rukun dan syarat musyaqah.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun musyaqah adalah ijab dan qabul. Seperti pada mujara’ah. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti pada mujara’ah. Ulama malikiyah berpendapat tidak ijab qabul tetapi harus dengan lafad. Menurut ulama hanabilah qabul dalam musyaqah, seperti dalam mujara’ah tidak memerlukan lafad, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama syafi’iyah mensyaratkan dalam qabul dengan lafad ucapan dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.[7]

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musyaqah ada lima yaitu :

      Dua orang yang aqad (al-aqidani)

Disyaratkan harus baligh dan berakal.

      Obyek musyaqah

Menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama hanafiyah lainnya dibolehlan musyaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa objek musyaqah adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap ditanah seperti anggur, kurma yang berbuah, dll.

Ulama hanabilah berpendapat bahwa musyaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.

Ulama syafi’iyah dalam madzhab baru berpendapat bahwa musyaqah dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan rosulullah. Terdapat orang khabair, sedangkan anggur hamper sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya tetapi, madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan.

      Buah.

Disyaratkan menentukan buah ketika aqad untuk kedua pihak.

      Pekerjaan.

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama menjadi aqad tidak sah.

Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama hanafiyah tidak memberikan batas waktu baik dalam mujara’ah maupun musyaqah. Sebab rosulullah tidak memberikan batasan ketika muamalah dengan orang khabair.

      Shighat.

Menurut ulama syafi’iyah tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah atau sewaan dalampun aqad musyaqah sebab berlainan aqad. Adapun ulama hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.

Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama hanabilah, sebagaimana pada mujara’ah, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan melainkan cukup dengan mengerjakannya.

·         Syarat-syarat musyaqah

Sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam mujara’ah. Hanya saja dalam musyaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, ketetapan waktu,

Beberapa syarat yang ada dalam mujara’ah dan dapat diterapkan dalam musyaqah adalah:

      Ahli dalam aqad

      Menjelaskan bagian penggarap

      Membebaskan pemilik dari pohon

      Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan aqad

      Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

C.     HUKUM MUJARA’AH ATAU MUKHABAROH DAN MUSYAQAH

1.      Hukum mujara’ah atau mukhabaroh. Hukum mujara’ah dibagi menjadi dua :

                                           I.            Hukum mujara’ah shahih menurut hanafiyah

      Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap

      Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah

      Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu aqad

      Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidah ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggungjawab menyiram atau menjaga tanaman

      Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan

      Jika salah seorang yang aqad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan aqad didasarkan pada waktu

                                        II.            Hukum mujara’ah fashid (rusak) menurut hanafiyah

      Penggarap tidak berkewajiban mengelola

      Hasil yang keluar merupakan pemilik benih

      Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya

2.      Hukum musyaqah

                                            i.            Hukum musyaqah shahih

      Menurut ulama hanafiyah

v  Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon disershksn kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua

v  Hasil dari musyaqah dibagi berdasarkan kesepakatan

v  Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa

v  Aqad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang beraqad tidak dapat membatalkan aqad tanpa izin salah satunya

v  Pemilk boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada udzur

v  Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati

v  Penggarap tidak memberikan musyaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya

                                          ii.            Hukum dan dampak musyaqah fashid

Musyaqah fashid adalah aqad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara’. Beberapa keadaan yang dapat dikategorikan musyaqah fashidah menurut ulama hanafiyah antara lain[8] :

      Mensyaratkan hasil musyaqah bagi salah seorang dari yang aqad

      Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang aqad

      Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan

      Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebab penggarap hnya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang aqad

      Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian

      Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu aqad

      Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan

      Musyaqah digarap oleh dua orang sehingga penggarap membagi lagi dengan penggarap lainnya.

Dampak musyaqah fashid menurut ulama hanafiyah[9] :

      Pemilik tidak boleh memaksa penggarap untuk bekarja

      Semua hasil adalah hak pemilik kebun

      Jika musyaqah rusak, penggarap berhak mendapat upah

D.    AKHIR PENGHABISAN MUJARA’AH ATAU MUKHABAROH DAN MUSYAQAH

1.      Akhir penghabisan mujara’ah atau mukhobaroh

      Habis masa mujara’ah

      Salah seorang yang aqad meninggal

      Adanya uzur. Menurut ulama hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya mujara’ah, antara lain :

a.       Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang

b.      Penggarap tidk dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan ALLAH SWT, dll.

2.      Akhir penghabisan musyaqah menurut ulama hanafiyah :

      Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang aqad

Jika waktu telah habis tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi jika penggarap meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal :

a.       Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu

b.      Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik

c.       Membuayai sampai berbuah kemudian mengambil bagian penggarap sekedar mengganti pembiayaan

      Meninggalnya salah seorang yang aqad

Jika penggarap meninggal, maka ahli warisnya berkewajiban meneruskan musyaqah walaupun pemilik tanah tidak rela. begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilk tidak menghendakinya. Apabila kedua orang yang aqad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, musyaqah diserahkan kepada pemilik tanah.

      Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya udzur.

Diantara udzur yang dapat membatalkn musyaqah :

a.       Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang dgarapnya

b.      Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

E.     PERBEDAAN ANTARA MUJARA’AH ATAU MUKHABAROH DAN MUSYAQAH

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa musyaqah, sama dengan mujara’ah kecuali dalam empat perkara :

1.      Jika salah seorang yang menyepakati aqad tidak memenuhi aqad, dalam musyaqah, ia harus dipaksa, tetapi dalam mujara’ah, ia tidak boleh dipaksa.

2.      Jika waktu musyaqah habis, aqad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam mujara’ah, jika waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.

3.      Waktu dalam musyaqah ditetapkan berdasarkan istihsan, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam mujara’ah terkadang tidak tertentu.

4.      Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap diberi upah. Sedangkan dalam mujara’ah jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.

BAB III

PENUTUP

1.      KESIMPULAN

Dalam hal hubungan sesama manusia terutama dibidang kerjasama haruslah sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Karena dengan mempaktekan secara Islam maka yakinlah bahwa tidak akan ada pihak yang dirugikan, kemudian dengan menjalin kerjsama secara kaidah Islam maka yakin lah pula bahwa kerjasama yang dijalin pun akan diridhoi oleh Allah SWT
Dilihat dari pernyataan ini diketahui bahwa memang benar paroan tanaman karet ini dapat mengentaskan kemiskinan secara individu, tetapi secara perlahan-lahan akan dapat pula mengentaskan kemiskinan secara umum, dengan kata lain perlahan-perlahan perekonomian masyarakat tersebut menuju kea rah tingkat kehidupan yang semakin baik.
Dan ditinjau dari segi cara pembagian sebesar separoh sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan syari’at Islam.

2.      SARAN

1.      Bagi para pembaca dihrapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca sekalian dapat lebih luas.

2.      Pembaca juga tentunya diharapkan mampu termotivasi dan mempraktekan apa yang dibahas dalam makalah ini.

3.       Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang Pertanian gunakanlah sistem kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

-          Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung 2000

-          Yazid Afandi, M , Fiqih Mu’amalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009

-          Ibn Rusyd Al-hafizh, bidayah Al-Mujtahid wa An-Nihayah Al-muqtashid, Beirut, Dar Al-Fikr.

---

[1] Ibn Qudamah, Asy-Syarh Al-Kabir, jus III hlm 372.

[2] Ibn Qudamah Al-Mugni jus V, hlm 382.

[3] Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, jus II. Hlm. 323.

[4] Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa ‘Adillatun, jus V, hlm. 630. Lihat Al-kasani, Op.Cit., jus VI, hlm. 185.

[5] Syarh Al-Kabir, jus II. Hlm. 372 dst.

[6] Muhammad As-syarbini, mugni Al-muhtaj, jus II, hlm 323-325.

[7] Ibn Rasyid, bidayah Al-muntahid wa Nihayah Al-muqtashid, jus I, hlm, 247.

[8] Ibn rusyd, Op. Cit, jus II. Hlm 247.

[9] Al-kasani, jus VI, hlm. 188.